WARISAN BUDAYA KORUPSI
Tikus, begitulah kita sering mengibaratkannya dengan para koruptor dan Indonesia adalah salah satu negara yang cukup banyak mengembang biakkannya. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2011 yang dirilis oleh Transparency International di Berlin, Indonesia mencapai peringkat ke-100 negara terkorup. Ini merupakan sebuah prestasi menyedihkan bagi negara kita saat ini.
Kata korupsi dalam ensklopedia Imdonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: corruption = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. (Evi Hartanti, S.H., 2005:9).
Di Indonesia sendiri, korupsi merupakan kejahatan yang sudah terorganisir sehingga sulit untuk mengusut tuntas kasus yang berkaitan dengan korupsi. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh "budaya-tradisi korupsi" yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.ini bisa kita lihat dari kisah perebutan kekuasaan yang terjadi di masa kerajaan. Sejarawan memang belum membahas penyebab terjadinya perebutan kekuasaan dengan motif ekonomi.
Sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Runtuhnya kerajaan Mataram adalah disebabkan karena pengaruh dari VOC. Namun tidak hanya itu, runtuhnya Mataram adalah lebih karena prilaku korup dari para bangsawan yang hanya ingin memperkaya diri yang akhirnya bangsa kita mudah sekali untuk diadu domba.
Kemudian di era pasca kemerdekaan di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi - Paran dan Operasi Budhi - namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Paran, singkatan dari Panitia Retooling Aparatur Negara dibentuk berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Namun usaha ini berakhir karena banyaknya pejabat yang berlindung di balik presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-daerah sedang memanas sehingga tugas Paran akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah (Kabinet Juanda). Dari sini menunjukkan bahwa budaya korupsi sudah ada pada era pasca kemerdekaan.
Budaya korupsi yang sudah pada era pasca kemerdekaan semakin berkembang di masa orde baru. Di masa ini korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan. Pejabat-pejabat yang duduk di elit pemerintahan banyak melakukan korupsi yang akhirnya semakin menambah hutang nasional negara Indonesia yang dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini. parahnya korupsi tidak berakhir sampai disini saja, tetapi justru semakin berkembang dan terorganisir sampai saat ini. Di era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara di dalamya adalah orang-orang yang korup. Bahkan hampir diseluruh elemen negara kita sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berhasil mewarisi budaya korupsi dari generasi sebelumnya.
Tragis memang, bangsa kita yang kaya dengan sumber daya alam dan kekayaan lainnya, juga kaya akan warisan budaya korupsinya. Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang akan turun temurun di wariskan kepada generasi kita selanjutnya. Dan ini tidak akan berakhir sampai hukum ini benar-benar bekerja sebagaimana mestinya, dan hukum yang tidak pernah memihak pada orang-orang yang beruang, melainkan hukum yang hanya memihak pada kebenaran dan senantiasa menawarkan keadilan.
Oleh : Tri Wulan Fauziyyah



